Meningkatnya
implementasi TI mulai dari operasional bisnis biasa sampai ke jaringan
perusahaan yang lebih kompleks menyebabkan kebutuhan tenaga TI tidak hanya
dirasakan oleh perusahaan yang bergerak di bidang TI, tetapi juga non-TI. Seiring dengan
kebutuhan tenaga kerja TI yang diperkirakan akan terus meningkat, berbagai
posisi atau jabatan baru dibidang TI juga bermunculan. Jika anda berada di antara
ratusan pelamar yang berharap mengisi beberapa lowongan dibidang TI, apa yang
bisa membuat Anda berbeda dengan pelamar-pelamar lain?
Salah
satu jawabannya adalah dengan mendapatkan pengakuan atau sertifikasi untuk bidang spesialisasi anda. Di sisi lain kebutuhan tenaga kerja TI sering membutuhkan kompetensi
yang lebih spesifik, seperti pengalaman terhadap penggunaan software tertentu
yang diimplementasikan dalam perusahaan tersebut. Hal ini mendorong turun
tangannya para vendor untuk ikut terjun dalam program pendidikan yang pada
akhirnya melahirkan standar kompetensi atau sertifikasi.
Beberapa
negara telah mengembangkan dan mempromosikan sistem sertifikasi yang khas
bagi negara tersebut. Beberapa negara menerapkan dan membayar lisensi kepada
sistem sertifikasi yang ada. Beberapa negara menggunakan tenaga ahli untuk
melakukan ujian.
South East Asia Regional Computer Confideration (SEARCC)
merupakan suatu forum/badan yang beranggotakan himpunan profiesional IT yang
terdiri dari 13 negara. SEARCC dibentuk pada Februari 1978, di Singapore oleh 6
ikatan komputer dari negara-negara : Hong Kong, Indonesia, Malaysia, Philipina,
Singapore dan Thailand. Awalnya, SEARCC mengadakan konferensi setahun dua kali
di tiap negara anggotanya secara bergiliran. Namun, karena keanggotaannya
semakin bertambah, maka konferensi dilakukan sekali tiap tahunnya. Negara yang
sudah menjadi anggota SEARCC adalah Sri Lanka, Australia, Hong Kong, India
Indonesia, Malaysia, New Zealand, Pakistan, Philipina, Singapore, Korea
Selatan, Taiwan, Thailand, Kanada.
Salah
satu kegiatan dari SEARCC adalah SRIG-PS (Special Regional Interest Group on
Profesional Standardisation). SRIG-PS dibentuk karena adanya
kebutuhan untuk menciptakan dan menjaga standard profesional yang tinggi dalam
dunia Teknologi Informasi, khususnya ketika sumber daya di region ini memiliki
kontribusi yang penting bagi kebutuhan pengembangan TI secara global.
Semakin
luasnya penerapan Teknologi Informasi di berbagai bidang, telah membuka peluang
yang besar bagi para tenaga profesional Tl untuk bekerja di perusahaan,
instansi pemerintah atau dunia pendidikan di era globalisasi ini.
1. Kode Etik Profesional
Pejabat Keuangan Pemerintah Asosiasi dari Amerika Serikat dan Kanada adalah
organisasi profesional pejabat publik bersatu untuk meningkatkan dan
mempromosikan manajemen profesional sumber daya keuangan pemerintah dengan
mengidentifikasi, mengembangkan dan memajukan strategi fiskal, kebijakan, dan
praktek untuk kepentingan publik.
Untuk lebih tujuan tersebut, aparat pemerintah membiayai semua diperintahkan
untuk mematuhi standar hukum, moral, dan profesional perilaku dalam pemenuhan
tanggung jawab profesional mereka. Standar perilaku profesional sebagaimana
diatur dalam kode ini diwujudkan dalam rangka meningkatkan kinerja semua orang
yang terlibat dalam keuangan publik.
2. Pribadi Standar
Petugas pembiayaan Pemerintah harus menunjukkan dan didedikasikan untuk
cita-cita tertinggi kehormatan dan integritas dalam semua hubungan masyarakat
dan pribadi untuk mendapat rasa hormat, kepercayaan, dan keyakinan yang
mengatur pejabat, pejabat publik lainnya, karyawan, dan masyarakat.
- Mereka harus mencurahkan waktu, keterampilan, dan energi ke kantor mereka baik secara independen dan bekerja sama dengan profesional lainnya.
- Mereka harus mematuhi praktek profesional disetujui dan standar yang dianjurkan.
3.
Tanggung jawab sebagai Pejabat Publik
Petugas pembiayaan Pemerintah harus mengakui dan bertanggung jawab atas
tanggung jawab mereka sebagai pejabat di sektor publik.
- Mereka harus sensitif dan responsif terhadap hak-hak publik dan kebutuhan-kebutuhannya berubah.
- Mereka harus berusaha untuk memberikan kualitas kinerja tertinggi dan nasihat.
- Mereka akan bersikap bijaksana dan integritas dalam pengelolaan dana dalam tahanan mereka dan dalam semua transaksi keuangan.
- Mereka harus menjunjung tinggi baik surat dan semangat undang-undang, konstitusi, dan peraturan yang mengatur tindakan mereka dan melaporkan pelanggaran hukum kepada pihak yang berwenang.
4. Pengembangan
Profesional
Petugas pembiayaan Pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga kompetensi mereka
sendiri, untuk meningkatkan kompetensi kolega mereka, dan untuk memberikan
dorongan untuk mereka yang ingin memasuki bidang keuangan pemerintah. petugas Keuangan
harus meningkatkan keunggulan dalam pelayanan publik.
5.
Integritas Profesional – Informasi
Petugas pembiayaan Pemerintah harus menunjukkan integritas profesional dalam
penerbitan dan pengelolaan informasi.
- Mereka tidak akan sadar tanda, berlangganan, atau mengizinkan penerbitan pernyataan atau laporan yang berisi salah saji atau yang menghilangkan fakta material apapun.
- Mereka harus menyiapkan dan menyajikan laporan dan informasi keuangan sesuai dengan hukum yang berlaku dan praktek yang berlaku umum dan pedoman.
- Mereka harus menghormati dan melindungi informasi rahasia yang mereka memiliki akses berdasarkan kantor mereka.
- Mereka harus sensitif dan responsif terhadap pertanyaan dari masyarakat dan media, dalam kerangka kebijakan pemerintah negara bagian atau lokal.
6. Integritas Profesional – Hubungan
- Petugas pembiayaan Pemerintah harus bertindak dengan kehormatan, integritas, dan kebajikan dalam semua hubungan profesional.
- Mereka harus menunjukkan kesetiaan dan kepercayaan dalam urusan dan kepentingan pemerintah yang mereka layani, dalam batas-batas Kode Etik ini.
- Mereka tidak akan sadar menjadi pihak atau membiarkan aktivitas ilegal atau tidak layak. Mereka harus menghormati hak, tanggung jawab, dan integritas dari rekan-rekan mereka dan pejabat publik lainnya dengan siapa mereka bekerja dan asosiasi.
- Mereka harus mengatur semua hal personil dalam lingkup kewenangan mereka sehingga keadilan dan ketidakberpihakan mengatur keputusan mereka.
- Mereka akan mempromosikan kesempatan kerja yang sama, dan dengan berbuat demikian, menentang diskriminasi, pelecehan, atau praktik yang tidak adil lainnya.
7. Konflik Kepentingan
Petugas pembiayaan Pemerintah harus secara aktif menghindari munculnya atau
kenyataan benturan kepentingan.
- Mereka harus melaksanakan tugas mereka tanpa bantuan dan harus menahan diri dari terlibat dalam hal-hal di luar kepentingan keuangan atau pribadi yang tidak sesuai dengan kinerja tidak memihak dan tujuan tugas mereka.
- Mereka tidak akan, secara langsung atau tidak langsung, mencari atau menerima keuntungan pribadi yang akan mempengaruhi, atau tampaknya mempengaruhi, pelaksanaan tugas resmi mereka.
- Mereka tidak akan menggunakan milik umum atau sumber daya untuk keuntungan pribadi atau politik.
SUMBER
